Kontestan Piala Dunia Bisa Tekor Gara-gara Kebijakan Pajak AS

TVRINews - Washington DC, Amerika Serikat

FIFA sebenarnya telah menikmati status bebas pajak di AS sejak Piala Dunia 1994. Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi seluruh 48 negara peserta Piala Dunia 2026.

Lebih dari setengah negara peserta Piala Dunia 2026 menghadapi biaya tambahan dan potensi kerugian finansial akibat kegagalan FIFA mencapai kesepakatan pembebasan pajak menyeluruh dengan pemerintah Amerika Serikat (AS). 

Beban ini diperkirakan akan lebih berat dirasakan oleh negara-negara kecil yang tidak memiliki perjanjian pajak khusus dengan AS.

Sebagai organisasi nirlaba, FIFA sebenarnya telah menikmati status bebas pajak di AS sejak Piala Dunia 1994. Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku bagi seluruh 48 negara peserta Piala Dunia 2026. 

Federasi sepak bola dari masing-masing negara tetap diwajibkan membayar berbagai jenis pajak federal, negara bagian, hingga kota atas pendapatan yang mereka peroleh selama turnamen berlangsung.

Menurut laporan The Guardian, Kamis (9/4/2026), hanya 18 dari 48 negara peserta yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (Double Taxation Agreement/DTA) dengan AS. Negara-negara ini sebagian besar berasal dari Eropa. 

Selain tuan rumah bersama, Kanada dan Meksiko, hanya beberapa negara non-Eropa seperti Australia, Mesir, Maroko, dan Afrika Selatan yang memiliki perjanjian tersebut.

Akibatnya, negara-negara kecil seperti Curacao dan Tanjung Hijau (Cape Verde) justru berpotensi menanggung beban pajak lebih besar dibanding negara besar seperti Inggris dan Prancis yang telah memiliki DTA dengan AS.

Perlu dicatat bahwa pembebasan pajak ini tidak mencakup penghasilan para pemain. Berdasarkan hukum federal di negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu, atlet dan pekerja seni tetap wajib membayar pajak atas pendapatan yang mereka hasilkan saat tampil di wilayah AS.

Namun, pembebasan berlaku untuk staf tim dan pelatih, yang dalam banyak kasus menerima bayaran lebih tinggi dari federasi masing-masing.

Masalah ini makin kompleks karena anggaran operasional yang disediakan FIFA untuk tiap tim tetap sebesar 1,5 juta dolar AS (sekitar Rp24 miliar). 

Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, tunjangan harian untuk tiap anggota delegasi justru turun dari 850 dolar AS pada 2022 menjadi 600 dolar AS (hampir menyentuh Rp10 juta), meskipun biaya perjalanan dan akomodasi di AS meningkat. 

Sebagai perbandingan, pemerintah Qatar memberikan pembebasan pajak penuh kepada seluruh 32 peserta pada Piala Dunia 2022.

Konsultan pajak Oriana Morrison, yang pernah memberi nasihat kepada federasi Portugal dan Brasil, mengungkapkan ketimpangan ini.

“Tim-tim yang berasal dari yurisdiksi yang lebih maju dan memiliki perjanjian pajak dengan AS, seperti Inggris dan Spanyol, akan memiliki biaya jauh lebih rendah dibanding negara kecil seperti Curacao dan Haiti, misalnya,” ujarnya.

Dampak lainnya juga dirasakan oleh pelatih. Pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, harus membayar pajak atas penghasilannya di Brasil dan AS sekaligus. Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel hanya dikenakan pajak di Inggris.

Meskipun federasi Brasil kemungkinan akan menanggung beban pajak tambahan Ancelotti, masalah pajak berganda ini menjadi ancaman serius bagi federasi kecil. Tarif pajak korporasi federal AS mencapai 21%, sementara pajak penghasilan individu untuk kelompok berpendapatan tinggi bisa mencapai 37%.

“Banyak tim kecil, yang seharusnya mendapatkan manfaat besar dari pemasukan ini untuk mengembangkan sepak bola mereka, justru akan terbebani pajak besar di AS,” kata Morrison. 

“Itu adalah uang yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan industri sepak bola di negara mereka, tetapi justru akan tetap berada di AS. Ada ketimpangan yang sangat besar. Bagi sebagian besar negara non-Eropa, biaya untuk tampil di Piala Dunia akan menjadi sangat mahal,” ia menambahkan.

Situasi ini makin rumit karena Kanada dan Meksiko memberikan pembebasan pajak kepada semua federasi. Artinya, tim yang memainkan pertandingan di kedua negara tersebut akan menghadapi beban pajak lebih ringan.

Selain itu, perbedaan tarif pajak di tiap negara bagian AS juga signifikan. Florida tidak memiliki pajak negara bagian, sementara New Jersey menetapkan tarif hingga 10,75%, dan California bahkan mencapai 13,3%.

FIFA menolak memberikan komentar resmi, namun sumber internal menyebutkan bahwa organisasi tersebut sedang bekerja sama dengan semua federasi untuk memberikan bantuan dan pendampingan terkait masalah perpajakan ini.